Kejar Target Stunting 14 Persen, Wagub Mian Minta Seluruh OPD Bergerak hingga Pelosok Desa

oleh -1 Dilihat

Bengkulu, – Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mempercepat penurunan angka stunting hingga ke tingkat desa. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target nasional prevalensi stunting sebesar 14 persen sekaligus memastikan setiap anak di Bengkulu mendapatkan kesempatan tumbuh sehat dan optimal.

Ajakan tersebut disampaikan Mian saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Tahun 2026, di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (17/11).

Dalam kesempatan itu, Mian menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai wadah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan stunting.

Menurut Mian, penanganan stunting bukan sekadar program kesehatan rutin, melainkan investasi jangka panjang untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah pada masa mendatang. Karena itu, diperlukan kerja bersama yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan dari tingkat provinsi hingga pemerintahan desa.

“Rakor Monev ini memiliki makna yang sangat strategis. Melalui forum ini, kita tidak hanya datang untuk melaporkan data atau sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Lebih dari itu, kita hadir untuk membedah capaian di lapangan, mengidentifikasi hambatan nyata, serta memastikan bahwa 8 Aksi Konvergensi benar-benar berjalan efektif hingga ke tingkat desa,” tegas Mian.

Ia juga menekankan empat hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota.

Pertama, memastikan validitas dan pemutakhiran data sasaran melalui pendekatan by name by address, sehingga intervensi benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.

Kedua, memperkuat intervensi spesifik dan sensitif melalui kolaborasi lintas sektor. Penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta penguatan ketahanan pangan keluarga.

Ketiga, mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan memberdayakan bidan, kader PKK, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) desa sebagai garda terdepan dalam pendampingan keluarga berisiko stunting.

Keempat, memastikan efektivitas penggunaan anggaran agar setiap program penanganan stunting di masing-masing OPD maupun pemerintah kabupaten/kota benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.

“Saya mengajak seluruh perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga komitmen dan memperkuat sinergi. Mari kita jadikan forum Monev ini sebagai momentum perbaikan kinerja, agar target di Provinsi Bengkulu dapat kita capai bahkan kita lampaui,” ujar Mian.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Drs. Andrey Ikhsan Lubis, menyampaikan bahwa evaluasi dan koordinasi secara berkelanjutan sangat diperlukan karena persoalan stunting masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan target prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen. Namun, target tersebut belum berhasil dicapai pada tahun sebelumnya sehingga diperlukan penguatan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

“Target khusus secara nasional itu 14 persen, yang tahun sebelumnya belum terpenuhi. Maka tahun berikutnya kita memastikan kesehatan anak-anak bisa terjamin. Sekarang sudah dilakukan, tetapi belum maksimal,” ungkap Andrey.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu atas dukungan dan sinergi dalam menyukseskan program pemerintah pusat, khususnya dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di wilayah perdesaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Dr. H. Zamhir Setiawan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khairil Anwar, kepala perangkat daerah Provinsi Bengkulu, kepala perangkat daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, serta Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu, Aldi Nurkarim Adil.(Feri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.